SHARE

Dr. Noer Hassan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri RI menjadi salah satu panelis pada diskusi “World Agenda Conference” yang diadakan Genron NPO, Tokyo (21/11/2016). Hassan Wirajuda yang dikenal sebagai penggagas Bali Democracy Forum (BDF) serta Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali mengisi sesi pertama yang bertemakan “The Future of Liberal Democracy: Unstable International Order and the Rise of Populism” bersama dengan panelis lainnya seperti Y.M. Ambassador Volker Stanzel (Jerman), Prof. Dr. Keith Kraus dari (Switzerland), Prof. Dr. Gerald Curtis (US), dan Mr. David Holley (AS). Diskusi panel sesi pertama utamanya membahas mengenai perkembangan demokrasi di AS yang memiliki implikasi global terutama bagi balance of power di Asia Timur.

Sesi kedua diisi oleh para cendekiawan dan politisi partai terbesar pertama dan kedua Jepang untuk membahas perkembangan demokrasi di Jepang dan kawasan. Dalam acara Genron NPO tersebut juga dibahas mengenai fenomena populisme, kemenangan Trump sebagai Presiden AS, perkembangan dinamika keamanan kawasan, dan masa depan negara-negara kawasan ditengah kondisi tersebut. Genron NPO merupakan sebuah think tank independent di Tokyo yang telah berdiri sejak 15 tahun yang lalu. Acara tersebut diadakan sebagai perayaan hari pembentukan NPO tersebut dengan mengundang para pembicara yang berpengalaman di bidang demokrasi dari AS, Kanada, Jerman dan Indonesia. 

Keikutsertaan wakil dari Indonesia dalam diskusi panel tersebut merupakan pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki pakar-pakar demokrasi yang berpengalaman serta pandangannya dapat dijadikan referensi bagi perkembangan demokrasi dunia.

Selain mengisi diskusi panel, Hassan Wirajuda juga menjadi pembicara pada special lecture di salah satu universitas swasta ternama di Jepang, Chuo University. Di depan sekitar 150 mahasiswa, Ia membahas perkembangan demokrasi di Asia, konsep imbalance development, sejarah pembentukan BDF dan IPD,  serta upaya peningkatan kesadaran warga Jepang akan potensi Jepang sebagai “established democracy in the region”  bersama dengan  Indonesia untuk dapat memainkan peran strategis dalam pemajuan demokrasi di kawasan.