J Power Berharap Hambatan Dapat Segera Teratasi

J Power, salah satu perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka Jepang, melalui Presiden Direktur Masayosi Kitamura, menyatakan harapan agar hambatan dalam rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dapat segera teratasi. Harapan itu disampaikan Kitamura dalam pertemuan dengan Yusron Ihza Mahendra, Dubes RI untuk Jepang, di KBRI Tokyo, Rabu (12/3).

“Jika pembangunan pembangkit tenaga listrik  berkekuatan 2.000 Megawat itu dapat terlaksana, hal ini bukan hanya bermakna bagi kepentingan J Power, melainkan sekaligus juga bermanfaat bagi Indonesia. Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan.” Demikian Kitamura menerangkan tentang pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara dengan sistem ultra super critical termoderen dan terbesar pertama yang akan dibangun di Asia ini.

Dubes Yusron yang didampingi DCM Jony Sinaga dan beberapa atase menyatakan kepada pihak J Power bahwa pihaknya amat menyadari pentingnya pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud.

“Tanpa pasokan tenaga listrik yang memadai, kita bukan saja akan terganggu dalam menjalankan tugas atau kehidupan sehari-hari. Melainkan, industri nasional kita juga akan terganggu dan kita  pun akan tersisih dalam persaingan menarik investor-investor asing dari berbagai bidang yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi kita,” ujar Yusron.

Pembangunan pembangkit tenaga listrik atas skema BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) ini terhambat oleh persoalan teknis di lapangan, yaitu masalah pembebasan lahan.  Sebanyak 87 persen lahan untuk keperluan pembangunan pembangkit tenaga listrik ini telah berhasil dibebaskan, tapi 13 persen sisanya masih mengalami hambatan. Sedangkan, limit dari sisi pendanaan ada batas waktunya sehingga proyek ini ternacam gagal jika limit ini terlewati.

Kitamura memuji sikap Pemerintah Indonesia, terutama Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang telah mengambil langkah-langkah positif tentang hal ini. Termasuk, dicapainya kesepakatan perpanjangan waktu selama satu tahun. Namun demikian, jika tidak berhati-hati, batas waktu ini bisa terlewati.

Di akhir pertemuan, Dubes Yusron mengatakan bahwa KBRI Tokyo akan menghubungi pihak terkait di jajaran pemerintah Indonesia dan akan ikut berperan agar proyek di atas dapat terlaksana.

“Mengingat relevansinya dengan kepentingan nasional kita, proyek ini tidak boleh gagal. Apalagi proyek ini didasarkan atas skema BOOT dan bukan proyek berbasis hutang atau pinjamanan luar negeri,”  ujar Yusron.