Sosialisasi kebijakan pengampunan pajak oleh Atase Keuangan KBRI Tokyo, Ferry Rachman Isfianto, di KJRI Osaka, Sabtu (20/8/2016) yang lalu ramai dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat yang bermukim di Osaka dan sekitarnya .

Dalam sosialisasi pengampunan pajak tersebut, Atase Keuangan menyampaikan bahwa Program tax amnesty atau pengampunan pajak menjadi salah satu program urgen pemerintah.

“Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah akan melakukan reformasi kebijakan dalam perpajakan secara simultan hingga tahun 2017. Kehadiran peserta pada acara ini menunjukan antusiasme dan tanggung jawab warga Indonesia dalam membangun negaranya”, imbuh Ferry.

Lalu, apakah tax amnesty itu? Arti secara sederhana dari tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.

Pada umumnya, pemberian tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset dan transisi ke sistem perpajakan yang baru.

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program tax amnesty merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karena akan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, masyarakat dapat tersadarkan mengenai arti penting pajak bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tingkat kepatuhan, baik formal dan material Wajib Pajak akan meningkat.