Seluruh warga negara Indonesia yang menjadi subyek pajak Indonesia dapat memberi dukungan bagi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat dengan taat membayar pajak. Kesempatan

untuk membayar dan melaporkan pajak melalui program pengampunan pa‎jak atau tax amnesty periode ketiga akan dibuka hingga 31 Maret 2017.

Hal tersebut disampaikan dalam diseminasi sistem perpajakan Indonesia dan perkembangan tax amnesty oleh Direktur Perpajakan Internasional, Kementerian Keuangan, John L. Hutagaol kepada masyarakat Indonesia yang bermukim di Tokyo kemarin (23/03).

Kegiatan diseminasi pajak di KBRI Tokyo yang dibuka oleh Kuasa Usaha ad Interim KBRI Tokyo, Dr. Ben Perkasa Drajat tersebut dilakukan di sela kegiatan delegasi Ditjen Pajak menghadiri 8th IMF-Japan High Level Tax Conference for Asian Countries di Tokyo.

Selain itu, delegasi Ditjen Pajak juga berkesempatan memenuhi undangan komunitas bisnis Jepang guna mendiseminasikan PMK No. 213 Tahun 2016 terkait kewajiban penyelenggaraan dokumen Transfer Pricing. Kegiatan yang dilaksanakan di Tokai University Club tersebut dihadiri lebih dari 100 pembayar pajak korporasi besar Jepang.

Delegasi Ditjen Pajak juga melakukan pertemuan dengan National Tax Agency (NTA) guna membahas kesiapan masing-masing negara dalam mengadopsi standar perpajakan global yaitu Automatic Exchange of Information serta Rekomendasi Anti-Penggerusan Basis Pajak dan Perpindahan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) dan ditutup dengan pertukaran Memorandum of Cooperation (MoC) secara simbolik antara Direktur Perpajakan Internasional DJP dengan Direktur International Operations NTA.