Karuizawa – Jepang (15/6).  Sampah plastik laut, yang telah menarik perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi tantangan mendesak, mengingat hal itu membahayakan ekosistem laut dan berdampak pada kesehatan kita. Sebagai bagian dari G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Development yang diselenggarakan di Kota Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang pada 15 – 16 Juni 2019, anggota G20 sedang mendiskusikan bagaimana mencegah pembuangan sampah plastik ke lautan dan memfasilitasi inovasi untuk mengintensifkan upaya global pada masalah ini.

Komitmen dan kepemimpinan kembali dicerminkan melalui pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pada diskusi upaya anggota G20 dan berbagai organisasi internasional dalam mengatasi isu pemborosan sumber daya alam dan sampah plastik laut. Beliau juga menekankan pentingnya para pihak untuk berkolaborasi dalam menangani masalah sampah baik di daratan maupun di lautan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan global.

“Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dan efisiensi sumber daya telah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, termasuk 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan ekonomi sirkular, ke dalam kebijakan dan strategi pengelolaan limbah padat, termasuk limbah perkotaan dan industry,” jelas Menteri Siti. Salah satu strategi untuk memenuhi target nasional penanganan sampah adalah peningkatan kolaborasi antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait. Pemerintah daerah melalui kemitraan dengan LSM dan sekolah memiliki peran penting. Keterlibatan dan kepemimpinan kelompok perempuan di lebih dari 7.000 unit bank sampah dan menjangkau lebih dari juta rumah tangga menunjukkan bagaimana para pihak perlu berkolaborasi dalam penanganan sampah nasional.

Dunia usaha pun didorong untuk berpartisipasi lebih intensif melalui peningkatan tanggung jawab produsen dan para pemangku lainnya (Extended Producer Responsibility/EPR), sebagaimana dirintis oleh Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainability (PRAISE). Peta jalan terkait dengan Extended Producer Responsibility EPR saat ini dalam tahap finalisasi yang menegaskan paling tidak 3 hal yaitu pengurangan pemakaian plastik sekali pakai yang tidak perlu, desain ulang kemasan dan pengintensifan upaya 3R bersama masyarakat.

Permasalahan sampah, khususnya plastik, perlu ditangani secara  integratif, penanganan sampah padat di darat dan di laut. Menteri Siti lebih lanjut mempertegas komitmen dan kepemimpinan Indonesia mendorong upaya global dalam memerangi sampah, polusi nutrisi, dan bahan kimia, di laut. “Baru-baru ini kami bersama beberapa negara sahabat telah mendirikan Regional Capacity Center for Clean Seas (RC3S) di Bali untuk menegaskan kembali komitmen kami dalam melindungi lingkungan laut,” tegas menteri Siti.  Lebih lanjut dikatakan bahwa terlepas dari capaian-capaian Indonesia, masih banyak hal yang harus dilakukan dan diperbaiki. Untuk itu Menteri Siti mendesak negara-negara G20 untuk menunjukkan kepemimpinannya serta meningkatkan kerja sama dan aksi kolaboratif untuk menangani masalah ini.

Negara-negara G-20 sendiri dalam pertemuan kali ini bertekad untuk memberikan fasilitas yang lebih luas dan fokus atas upaya-upaya yang konkret dalam menangani masalah sampah laut, terutama sampah plastik dan plastik mikro. Tekad G-20 kali ini juga sejalan dengan hasil Resolusi UNEA terkait dengan sampah plastic laut, dimana Indonesia merupakan salah satu inisiator resolusi tersebut. Negara-negara G-20 mengupayakan adanya fasilitasi atas implementasi rencana aksi yang efektif dengan fokus pada implementasi, bukan konsep, dan perbaikan secara terus menerus serta berbagi informasi antar anggota. Selain itu negara-negara G-20 juga melihat perlunya kolaborasi yang lebih intensif dengan mempromosikan kerja sama internasional, saling berbagi inovasi dan pengetahuan ilmiah serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta meningkat kesadaran para pihak.