BERBAGI

Saat ini Jepang mengalami fenomena penuaan populasi (ageing society), dimana jumlah usia produktif semakin sedikit dan populasi usia manula semakin banyak. Dengan komposisi tersebut, pendapatan pajak juga semakin menurun dan biaya pensiun serta kesehatan semakin besar. Pajak konsumsi Jepang berada pada angka 8% setelah terakhir dinaikkan dari 5% pada April 2014 dan sempat berdampak negatif pada laju pertumbuhan ekonomi Jepang. Pemerintah Jepang telah menunda kenaikan pajak konsumsi menjadi 10% hingga Oktober 2019.

Informasi tersebut disampaikan oleh pejabat Kementerian Keuangan Jepang dalam pertemuan dengan Delegasi Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang dipimpin oleh Bapak Drs. A. Budiono M.Ed., didampingi 12 anggota. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke Jepang (27-31/08) untuk telaah implementasi dan pendalaman materi terkait penyusunan Rancangan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Selain pertemuan dengan Kementerian Keuangan Jepang, delegasi juga telah bertemu dengan National Tax College (NTC) di Wako Campus di Prefektur Saitama, Walikota Kisarazu di Prefektur Chiba, dan Federasi Bisnis Jepang (Keidanren). Pertemuan dirancang untuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan di Jepang terkait dengan Pajak Konsumsi dan isu-isu perpajakan secara umum di Jepang, baik pada tingkat Pusat maupun di daerah.

Dalam kunjungan ke Kota Kisarazu, Prefektur Chiba, delegasi diterima oleh Walikota Kisarazu, Yoshikuni Watanabe. Pada 18 November 2016, Kisarazu City telah menandatangani kerja sama sister city dengan Kota Bogor dengan fokus kerja sama di bidang pariwisata, pendidikan, pertanian, kebudayaan, dan kesehatan.

Di Keidanren, Delegasi Komite IV DPD RI telah diterima oleh Ketua Komite Ekonomi Indonesia-Jepang, didampingi belasan perwakilan dari perusahan-perusahaan dari berbagai sektor industri dan perdagangan di Jepang. Selain membahas mengenai perpajakan di Jepang, pertemuan juga telah membahas mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia yang diharapkan oleh para pebisnis Jepang dapat lebih kompetitif dengan diluncurkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).