BERBAGI

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Jepang, Takashi Yamashita telah menandatangani MoC bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 10 Oktober 2018 di Tokyo, Jepang.

Penandatanganan Memorandum Kerja Sama (MKS) ini akan mempererat kerja sama antara kedua negara guna mendorong kegiatan di bidang hukum termasuk pelaksanaan seminar, pelatihan, penelitian, pertukaran good practice (praktik terbaik) dan pengembangan kapasitas dalam ruang lingkup kerja sama sistem dan operasi terkait imigrasi, sistem dan operasi terkait penangangan terhadap warga binaan, pengembangan sistem hukum di bidang perdata dan komersial, konferensi internasional yang diselenggarakan oleh kedua kementerian, promosi dan perlindungan HAM dan kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama kedua kementerian.

Saat ini Kementerian Kehakiman Jepang sedang mendorong pertukaran MKS sebagai salah satu sarana diplomasi kehakiman dengan instansi terkait di negara-negara asing. Pertukaran MKS di bidang hukum secara keseluruhan seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Kementerian Kehakiman kecuali di bidang-bidang tertentu seperti pelatihan tenaga kerja.

Selain untuk melakukan penandatangan MoC, kunjungan Menhumham RI ke Jepang juga untuk menghadiri sidang tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-57 pada 9-10 Oktober 2018.